Luhut: Digitalisasi Data Pemerintah Berpotensi Hemat Hingga Rp2.000 Triliun

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (KABARIN) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga ribuan triliun rupiah.

Menurut Luhut, integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital dapat menyederhanakan proses birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, sistem seperti Simbara yang mengatur data komoditas mineral strategis dinilai mampu meningkatkan pengawasan dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya.

Luhut juga menilai digitalisasi berbasis data akurat dan transparan dapat menekan potensi penyimpangan dalam birokrasi.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” katanya.

Sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan implementasi sistem digital, termasuk Perlinsos Digital.

Program tersebut ditargetkan dapat diterapkan secara nasional secara bertahap pada akhir tahun ini, dengan uji coba yang sudah berjalan di sejumlah daerah.

Saat ini, terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pilot project berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI), dengan target pendaftaran masyarakat pada Juli mendatang.

Selain itu, sistem digital ini juga akan diperluas untuk mendukung transparansi berbagai program pemerintah, termasuk data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” ujar Luhut.